Halaman UtamaKorupsi dan MoralKorupsi dan PendidikanKorupsi dan SDMInfo KorupsiSaran KitaForum KorupsiPendidikan Network

Disini Anda dapat bersuara mengenai hal-hal Korupsi,   berkomunikasi dengan teman-teman dan kolega di Indonesia yang Anti-Korupsi,   menulis Aspirasi Anda terhadap Masa Depan Bangsa,   &    dapat memasang Berita mengenai Kegiatan Anti-Korupsi.
Suara Yang Peduli Bangsa Indonesia
Musuh Kita di Dalam Negeri
Korupsi dan Pendidikan
Halaman 1, 2
Enemy of Education
English
Language

Korupsi dan Pendidikan
Setiap hari kami (Pendidikan Network) menerima puluhan permintaan untuk beasiswa atau bantuan finansial dari siswa/i dan mahasiswa/i. Jumlah permintaan selalu meningkat jauh di bulan Juni sampai Oktober. Apalagi banyak mahasiswa memprotes mengenai kenaikan biaya pendidikan yang di luar jangkauan mereka.

Mengapa mereka meminta dari masyarakat lain, mengapa jadi begini? Kalau berfikir bahwa negara kita termasuk negara yang kaya sumber alam dengan tanah yang sangat subur, mengapa masyarakat menjadi pengemis?

Mengapa pendidikan jadi mahal untuk masyarakat? Kekayaan negara ini yang seharusnya dipakai untuk menyiapkan masyarakat untuk masa depan kelihatannya bocor (mungkin sampai 30%). Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan kelihatannya rendah, terlihat dari anggaran negara untuk pendidikan, dibanding Malaysia 25% dan Thailand 30%.

Mengapa masyarakat tidak berjuang secara berani untuk memberantas korupsi daripada meminta sumbangan terus. Kapan negara kita akan maju kalau solusinya selalu hanya meminta dan kapan kita mau berusaha untuk memperbaiki negara kita kalau tidak dari sekarang dan dimulai dari anda, saya dan kita semua?

Kapan kita akan merdeka dari korupsi yang sudah terkenal di dunia dan ternyata jauh lebih berbahaya daripada AIDS, karena merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Memang masa depan negara dan pendidikan masyarakat hanya dapat ditingkatkan kalau masyarakat sendiri secara berani memaksakan tanggungjawab pemerintah pada bidang pendidikan ini. Seperti kemerdekaan negara kita dari penjajahan Belanda, tentu tidak akan dikasih begitu saja, kita harus berjuang dan melawan orang-orang yang mencuri masa depan negara kita dalam bentuk pendidikan bermutu untuk semua bangsa.

Saran Anda
(Saran Anda dapat dipasang di sini)

Name: Lusiana
Saya: Dosen dari salah satu perguruan tinggi swasta di jakarta
E-Mail: arciku@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
sebenarnya ini bukan merupakan suatu saran, namun mrpkan suatu tanggapan aja knp biaya pendidikan di indonesia sangat tinggi. sebenarnya ini bukan kita yg bisa menjawab, tetapi para pemerintahlah. krn berdasarkan pengamatan saya terhadap negara2 lain di eropa (kebetulan saat ini saya sdng menjalani study s3 di jerman), contohnya, brasilia, jerman, argentina, mexiko, columbia, dll....utk biaya pendidikan itu mrk tdk dipungut biaya....alias gratis...semua menjadi tanggung jawab pemerintah...mangkanya kalo sedang diskusi ttg pendidikan di negara masing2, saya suka bingung menjelaskan ke mrk kalo biaya pendidikan di indonesia itu tdk gratis, malah tergolong sangat tinggi sekali.

hanya beberapa prg tertentu saja yg bisa menikmati sekolah gratis, contohnya para penerima beasiswa krn berprestasi atau org yg benar2 tdk mampu utk membiayai pendidikan mrk, itupun mrk harus memenuhi persyaratan yg tdk mudah, seperti surat keterangan dg RT/RW yg menyatakan mrk benar2 org tdk mampu, anak yatim/piatu, dll....jd intinya, negara kita masih jauh dr standar negara yg bisa mandiri...padahal negara2 yg saya sebutkan tadi juga bukan semua negara2 yg maju, namun ada juga negara2 berkembang seperti indonesia....so? knp biaya pendidikan relatif tinggi? pertanyaan ini harusnya dijawab oleh pihak pemerintah. kenapa negara lain bisa gratis, sedangkan kita hrs bayar????
Date: 15 september 2004


Name: Zainal Abidin
Saya: Mahasiswa dari Mindanao University - philipines
E-Mail: n14za@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Bagaimana pendidikan yang semestinya dilakukan di Indonesia, karena sampai hari ini, Indonesia belum mampu keluar dari negara miskin,dan saya kira kuncinya adalah pendidikan
Date: 15 September 2004


Name: Kolish
Saya: Masyarakat dari Bandung
E-Mail: kolish_mbojo@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
klo menurut sy itu kembali ke pemerintah yg sekarang subsidi pendidikan sangat kecil sekali. Benar kata orang bahwa negara kita ini kaya, tp masyarakat miskin dan juga bnyk utang, jd APBN itu habis untuk bayar utang aja.....
Date: 15 Seotember 2004


Name: hendra
Saya: Masyarakat dari aceh
E-Mail: jrothat@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Sangat kita sayangkan keterpurukan pendidikan di negeri kita, Ini semua dikarenakan oleh sekelompok oknum yang ingin memperkaya diri sendiri. Oknum tersebut lupa akan penderitaan orang lain.... bukti nyata di lapangan sekarang ini masyarakat jangankan untuk sekolah untuk makan satu hari tiga kali saja susah... namun yang sering saya mendapatkan, kadang pihak pemerintah sudah menyalurkan bea siswa (sudah disunat) namun pihak penyalur masih sempat menahan bea siswa tersebut sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan bunga di bank yang masuk kerekening pribadi.

itu yang sangat kita sayang kan,,,sementara anak-anak para koruptor menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah favorit yang biaya tidak mampu di jangkau oleh masyarakat kelas menengah, bahkan anak-anak penjabat dengan memanfaatkan jabatnnya menyekolahkan anaknya sampai keluar negeri...
mohon tanggapan teman-teman lain...
salam,
hendra
Date: 16-9-2004


Name: doeng
Saya: Konsultan dari bandung
E-Mail: undrewz@hotpop.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Pendidikan mahal...seharusnya sekolah (sd,smp,sma) negeri yang mengutip uang sumbangan tinggi diswastakan saja sekalian. Tidak usah disubsidi lagi...subsidinya dilimpahkan pada sekolah negeri yang lain, sehingga sekolah negeri bisa gratis.

Koruptor berbaju guru/kepsek harus ditindak tegas, kepsek yang mengutip uang sumbngan pendidikan dari murid pindahan tanpa melapor ke dewan sekolah dikenakan hukuman pidana...guru yang menjual 'paksa' buku/lks dengan harga tinggi dikenakan hukuman jabatan. Buku paket yang digunakan di sekolah harus yang dijual bebas di pasaran dan sebaiknya bisa digunakan selama 5 tahun.
Date: 16 september 2004


Name: Haryani Kadir
Saya: Masyarakat dari Maluku Utara
E-Mail: haryanik01@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Bagaimana mencegah korupsi di dunia pendidikan Indonesia? Sebagai masyarakat bentuk partisipasi apa yang bisa kami lakukan?
Date: 16 September 2004


Name: Tommy Indra
Saya: Mahasiswa dari UGM
E-Mail: cahmanggung@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Sarannya Tommy pakai bahasa Inggris (response from Webmaster)
Hello Tommy, I am sorry that I didn't put your comments in here, but it's because we are not discussing gross changes in the legal system here, the issue here is education and funding. Our crisis is one of honesty and accountability, not systemic. Also, the problem we have in Indonesia is that there is no sense of "equity of justice" in the legal system, and this is due to the low quality of people we have in the system, not the system itself. With these same people any system will fail. Good systems are only a small component, "good people" is what is really important!
Salam hormat, Webmaster

Date: 16 September 2004


Name: Dwi Elmina Surjani
Saya: Mahasiswi dari Bioteknologi UGM
E-Mail: elmina_2003@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Sebagai mahasiswi perguruan tinggi di Indonesia dan berasal dari luar kota, pendidikan di Jogjakarta termasuk mahal, terutama terkait dengan biaya hidup. Terlebih setelah lulus kuliah akan menjadi tekanan berat karena lowongan pekerjaan sulit didapatkan.

Semakin lama pendidikan semakin sulit dirasakan oleh banyak orang. Pangkal masalahnya juga seperti lingkaran tanpa ujung pangkal.

Pemerataan di negara kita tidak ada. Orang kaya semakin banyak dapat dilihat dari semakin padatnya jalanan. Tetapi semakin sulit juga orang miskin untuk hidup layak, jangankan untuk pendidikan, penggusuran, PHK, TKI/TKW dan sebagainya.

Perputaran uang atau devisa hanya bergerak dari itu ke itu tidak pernah turun merata ke lapisan rakyat bawah. Peran pemerintah, pembuat kebijaksanaan dan semua orang atau instansi, badan hukum bahkan orang-orang yang mampu untuk berbuat bagi perubahan pembenahan kearah yang lebih baik harus ada, harus benar-benar serius, tidak hanya omong besar, harus ada tindakan nyata, bukan janji kosong untuk mempertahankan posisi saja. Jika tidak, peraturan sebaik apapun yang dibuat tidak ada gunanya, sebaik apapun rencananya tidak akan terealisasi. negara kita, pendidikan kita, SDM kita tetap saja jalan ditempat bahkan mengalami kemunduran, karena kita tetap saja sedangkan negara-negara lain sudah sangat-sangat-sangat maju!!!

Semua tergantung dari niat pemerintah dan semua yang terkait, moral harus teguh jika tidak, saya pastikan tetap saja negara kita, pendidikan kita mahaaaal!!!

Gelar penting, pendidikan penting, saya berpikir jika biaya pendidikan menjadi sulit terjangkau alangkah baiknya jika generasi muda berpikir mempertebal moral, tekad untuk terus belajar kritis dan kreatif melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian tertentu, karena boleh saja mengharap pemerintah peduli dan pemerintah memang harus peduli, Apa yang dapat kita lakukan untuk hidup kita selama baik, tidak merugikan masyarakat, harus kita lakukan, tidak boleh berpangku tangan atau menyerah.

Negara lain mungkin telah memperhatikan pendidikannya, apa yang dapat kita lakukan untuk kita sendiri walau kecil, akan tetap berguna. Bagaimanapun Indonesia tempat kita lahir, apakah kita akan pindah ke luar negeri? Itu tidak dapat dilakukan oleh kita-kita yang sulit untuk mengenyam pendidikan. Jadi lakukan apapun yang berguna didunia pendidikan semampu kita.
Date: 16 September 2004


Name: Ruci Dewa Daru
Saya: Dosen dari Surabaya
E-Mail: mur_its@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Pertama saya sampaikan selamat munculnya nailinglist ini, walau bak jamur di musim hujan. siapa tahu dapat berperan seperti kerikil dalamsepatu bagi mereka yang korup..

Untuk pendidikan mahal di Indonesia, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah mempunyai kebijakan yang tepat dalam menyalurkan subsidi pendidikan. seperti di negara Eropa Barat, subsidi pendidikan seharusnya langsung pada siswa bukan pada institusi, seperti dinas, sekolahan, PT apalagi dewan..

Seharusnya semua calon siswa atau siswa mendapatkan beban biaya pendidikan yang sama, baru pemerintah memberi subsidi pada siswa sesuai dengan kemampuan siswa yang bersangkutan... hal ini juga bisa memotong gurita penyakit korupsi, karena korupsi biasa terjadi pada institusi.. baik sekolahan, dinas, PT, pemerintah dlsb.

semoga ada manfaatnya..
salam..
Nyo
Date: 17-09-2004


Name: Arpani
Saya: Guru dari SMA Plus Negeri 17 Palembang
E-Mail: arpaniz@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Pendidikan mahal, pendidikan terkebelakang, korupsi, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Hal ini sudah menjadi wacana murahan yang menjadi topik menarik di setiap diskusi, seminar, atau bahkan masuk dalam penajaman visi dan visi para capres kita. Yang tahu selama ini bahwa tidak ada political will pemerintah untuk membenahi pendidikan.

Kalau kita simak dari berbagai survey yang dilakukan terutama pada hasil pemilu legislatif yang baru lalu bahwa para pendukung partai besar pemenang pemilu legislatif mayoritas kalangan rakyat pedesaan yang notabene tingkat pendidikannya hanya sekolah dasar bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Mereka-mereka inilah yang menyumbangkan suara yang sangat signifikan pada partai-partai besar tersebut yang kebetulan sekarang lagi berkuasa. Kalau dana alokasi pendidikan menjadi 20 % seperti yang diamanatkan dalam APBN kita tentu tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka akan meningkat sekaligus mereka akan lebih banyak tahu dan lambat laun akan meninggalkan partai besar tersebut.

Kalau hal ini terjadi tentu akan menjadi bahaya besar bagi perolehan suara mereka dan ujungnya mereka tidak lagi dapat menancapkan kuku-kuku kekuasaan mereka. karena mereka mempunyai kepentingan politik jadi tidak heran mengapa pendidikan di negeri berjalan terseok-seok bahkan mengalami kemunduran. Alasan klise"tidak ada dana" tentu hanya untuk membela diri.

Koruptor kakap dibiarkan bebas. Korupsi merambah kesemua lini dan belum ada tindakan nyata yang dilakukan. Kita seharusnya malu dengan dengan komunis "Cina" yang begitu gigih memberantas korupsi bahkan untuk melindungi rakyatnya dari penetrasi budaya luar sekaligus mempertahankan budaya mereka, para petinggi Cina melarang film yang digandrungi anak muda "Harry Potter", melarang situs porno dan sebagainya. Bagaimana kita, negara yang katanya religious?

Tepat yang dikatakan presenter ternama Farhan dalam salah satu acara televisi bahwa Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr.Siswono Yudo Husodo baru tepat jadi presiden dan wakil presiden 10 atau 20 tahun ke depan karena pada saat itu rakyat Indonesia sudah pintar.
Terima kasih
Arpani
Guru SMA Plus Negeri 17 Palembang
Date: 17 September 2004


Name: Pak Anon.
Saya: Pegawai Negeri di Pendidikan, Jawa
E-Mail C/-: editor@korupsi.org
Type of Input: Pendidkan

Comments:
The late Harvard's President, Derek Curtis Bok, used to say "if you think education is expensive, try ignorance." What he meant I think is that stupid actions out of uneducated persons will eventually produce bad results that are much more expensive than the money we're supposed to put into education.

Lenin as quoted by Soekarno said that we had to be efficient in everything, but education.

The government of this country, That includes myself, has gone too far away from its basic function to serve its people, and now we have to bear upon the burden of crisis out of the very act of this stupidity. I am sad to say that most of us are not really corcerned about the needy. The Government is useless most of the time, but during the election.

I still believe that we have to have a good nondiscriminative public education that can be provided to all the people "education for all." We can do it if we really have willingness to better serve our people. I have a strong believ in it. We have plenty good examples in this country showing that determination will eventually make possible the seemingly impossible.

I am a chairperson of school commitee of a private junior high school ......... ; a small school serving the surrounding community, mostly pupils from economically unfortunate family. I enjoy working with the Principal who has a strong conviction that we can make a change if we're really determined to. The school can be categorized as a nonexpensive learning environment. All the funds needed come voluntarily from the parents (they pay according to their economic condition). The school is running effectively supporting by dedicated ungreedy teachers and volunteers (parents voluntarily spare their time to serve learning process).

The principal believes in functional ability not just formal degree from university. The motto here is "those who can, teach." He inspires the parents by showing his determintation to make the school much better. All the efforts are now being paid off; some parents grant the school with materials needed to improve the school condition. The school is now known as nonexpensive, nondiscriminative learning environment serving the people. The alumni are oke, some go to private and public school, even to SMA Nusantara. Not bad, isn't it?

The moral is, if you determine to do good things for people, you inspire them to voluntarily follow your step. The core person in school management is the principal. He must have the qualty of a good manager with strong educational leadership that provides good example, inspiration, and empowerment to all involved in learning process. There are principals of this kind quality; they never ask to be honored. They don't talk much but doing more.
Thank you
Date: 17 September 2004


Name: Syifa
Saya: Mahasiswa dari UMY Yogyakarta
E-Mail: zeev4_young@yahoo.co.uk
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Saya pingin share nich. Saya mahasiswa angkatan 2004 (tahun ini). Sebelumnya saya punya cita-cita pingin masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dengan berbagai pertimbangan, saya pun bermusyawarah dengan keluarga, teman juga saudara. Dan akhirnya didapatlah keputusan tidak jadi kuliah di PTN. Alasannya cukup simple, BIAYA YANG TINGGI. Itulah potret PTN kita. Dan ternyata, dengan kualitas yang sama bagus, biaya di swasta lebih murah. Selain itu juga ditunjang dengan berbagai fasilitas yang saya rasa cukup lengkap.

Untuk saat sekarang, biaya 5 juta sudah sangat mahal bagi perguruan tinggi, apalagi masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan. Saya sering bertanya, mengapa sich Korupsi di Indonesia ini kok tidak pernah berhenti? Tapi malah tambah parah! Seandainya Korupsi dapat dikurangi apalagi bisa dihentikan, saya yakin kita sekolah tidak akan bayar, pokoknya sepuasnya! Semoga saja........
Date: 18 September 2004


Name: ndut
Saya: Mahasiswa dari farmasi ugm
E-Mail: addy_nugg@yahoo.co.uk
Type of Input: Pendidikan

Comments:
Menurut saya mahalnya pendidikan karena anggaran untuk pendidikan di negeri ini sangat minim. Anggaran pendidikan yang dikatakan 20% ternyata kurang dari bahlan tidak ada 10%.

Kalau kita lihat anggaran untuk pendidikan < dari anggaran untuk hankam, padahal pendidikan adalah salah satu pilar untuk mencapai kemakmuran bangsa.

dalam pembukaan uud 1945 dikatakan bahwa tujuan bangsa adalah "...MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA...", tujuan mulia para pendiri bangsa itulah yang kiranya kurang dipahami oleh pemerintah saat ini.

untuk membenahi keterpurukan ini, semua elemen masyarakat harus berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan yang akan datang, jangan sampai tikus2 duduk dalam pemerintahan yang akan menggerogoti uang rakyat.

Para pemimpin jangan sampai menjilat ludah sendiri, mereka dulu berjanji ini itu, setelah sampai waktu untuk pembuktian cuma gombal.
Date: 19/9/04


Name: Syukriy Abdullah
Saya: Dosen dari Univ. Syiah Kuala, NAD
E-Mail: syukriy_Abdullah@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Kita semestinya tidak perlu pesimis jika masih memiliki kepekaan sosial satu sama lain. Semua tahu bagaimana korupsi dilakukan oleh pejabat dari pusat sampai daerah. Tapi, budaya kita juga turut berperan karena terlanjur menjadi budaya yang tidak mementingkan pendidikan. Sekiranya otang kaya mau berbagi dan sudi menjadi orang tua asuh, sekiranya pejabat mau membagi rejekinya untuk membantu buku perpustakaan, sekiranya presiden kita orang yang menghargai ilmu dan pendidikan.....

Ada salah satu celah, yakni memanfaatkan Anggaran Pemerintah Daerah. Artinya, biaya pendidikan tidak harus ditanggung oleh Pemerintah Pusat, tetapi daerah didorong untuk mengalokasikan anggaran lebih ebsar untuk pendidikan. Di Kab. Jembrana, Bali pendidikan negeri dari SD sampai SMA bisa gratis, padahal PAD dan DAU relatif kecil dibanding daerah lain. Berobat ke Puskesmas juga gratis. Kok bisa? Karena bupati-nya mengerti arti penting pendidikan dan kebetulan beliau bergelar Profesor. Tapi, apakah bupati dan walikota lain juga harus profesor. Tentu tidak......
Date: 21 Sep. 2004


Name: doeng
Saya: Konsultan dari bandung
E-Mail: undrewz@hotpop.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Jangankan untuk masyarakat kebanyakan...juara olimpiade sains saja "hanya" dihargai 5 juta rupiah oleh pemerintah, dan masih harus pontang-panting cari biaya kuliah.

Lain sekali dengan pemenang AFI, Indonesian Idol, KDI, atau popularity contest lainnya yang dihargai mobil, ditonton capres, diiklankan setiap saat. Bahkan nama Ni Komang Darmiani, Mulyono, Yudistira Virgus, Edbert Jarvis Sie, Ardiansyah, Andika Putra, atau, Ali Sucipto pun belum tentu semua pejabat yang tau. Toh mereka "cuma" pemenang olimpiade sains, bukan selebriti yang banyak fans, yang bisa digalang dukungan massa-nya untuk pemilu.

Pemerintah..mana kepedulianmu?? Seharusnya minimal 20% dari penerimaan pajak dikembalikan untuk pendidikan, jangan dimasukkan kantong pribadi..

yang nilep duit untuk pendidikan sebaiknya dihukum mati, karena menghancurkan masa depan negara.
Date: 22 sept 2004


Name: Bena
Saya: Mahasiswa dari Yogyakarta
E-Mail: bena_io@lycos.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Memang masalah pendidikan menjadi masalah yang tidak tuntas selesai, mulai dari pergantian kurikulum sampai peningkatan biaya dari TK s/d PT. Mungkin tanggapan saya bahwa, korupsi telah menjadi suatu budaya di masyarakat kita, mulai dari hal yang paling kecil, korupsi waktu sampai korupsi trilyunan.

Apalagi bangsa indonesia yang masih menganut budaya feodal peninggalan penjajah Belanda, Memang satu2nya yang bisa mengubah budaya yang jelek tersebut dengan cara meningkatkan pendidikan kita sehingga masyarakat kita bisa mampu berfikir rasional dan meninggalkan hal2yang sangat tidak berguna dalam masyarakat..., ya hal yang #1 yaitu berantas kprusi, kebocoran dana dimana2, dan tingkatkan kewaspadaan terhadap penyaluran dana pada yang lebih membutuhkan tersebut agar kita Bangsa Indonesia dapat berkembang menuju tingkat peradaban yang lebih baik.
Date: 23 September 2004


Name: mukh helmi arifianto
Saya: Mahasiswa dari ikip pgri semarang
E-Mail: helmi_1981@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
saran saya : pemerintah yang akan datang saya harap bisa merealisasikan anggaran untuk pendidikan hingga 20 % dari total RAPBN yang sudah dirancang
Date: 27 september 04


Name: alvian
Saya: Siswa dari SMA Neg 3 Makassar
E-Mail: al_vian03@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
memang sulit bicara pendidikan, semuanya serba mahal mulai dari tingkat sd hingga tingkatnya para doktor di s3. Akan tetapi, pepatah mengatakan banyak jalan menuju roma, dan setiap aspek pasti berkaitan dengan hal itu. dan tak terkecuali dengan masalah pendidikan itu. Pendidikan memang mahal, jika udah bicara ini semua orang pasti setuju dan tak terkecuali anda, ok!.

Untuk mengatasi semua ini, saya rasa biaya APBN untuk alokasi biaya pendidikan sebesar 20 % musti dan harus dilaksanakan. Jika ada yang mengatakan bila alokasi dana sebesar 20 % saja sangat sulit memang sangat sulit. Untuk menjawab semua ini, saya mengutip sepenggal kalimat Pak Amien yang menyatakan jika untuk mendapatkan biaya sebesar itu sebaiknya dikredit. Misalnya, tahun pertama alokasi dananya sebesar 8 % kemudian tahun berikutnya bertambah lagi dan seterusnya sehingga impian semua orang tentang alokasi dana 20% dari APBN untuk biaya pendidikan bukanlah sebuah mustahil lagi bagi kita.

Masak, negeri Singapura yang dibandingkan dengan Indonesia bagaikan gedung dengan gubuk bisa membiayai sekolah rakyatnya. Atau negara lainnya dengan pendidikan gratisnya bisa kenapa Indonesia tidak bisa. Selain peningkatan alokasi dana oleh pemerintah, kitapun harus bersama-sama menjaga sekolah-sekolah agar supaya tidak memperdagngkan sekolah, karena di beberapa daerah termasuk di daerah saya sendiri banyak sekali praktek-praktek memperdagangkan sekolah. Ini merupakan saran dari sekian saran anak bangsa untuk bangsa tercinta ini agar tidak ada lagi orang tua yang mengeluh tentang mahalnya biaya pendidikan
Date: 28-September-2004


Name: jepri fernando.s.
Saya: Mahasiswa dari ATMA JAYA YOGYAKARTA
E-Mail: kingstonen_2005@ayhoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
berbicara tentang pendidikan maka kita tidak lepas dengan namanya kapitalisme pendidikan, komersialisasi pendidikan, dan arogansi pendidikan, mengapa? karna yang hal-hal tersebut itu membuat pendidikan menjadi mahal, lihat saja sekarang begitu banyak orang masuk sekolah disodorkan berbagai macam biaya pendidikan yach dari uang buku, uang pembangunan atau gedung, dan biaya lain-lainnya yang bisa kita bayangkan tidak masuk akal. soal biaya pendidikan itu tergantung dari pihak sekolah atau penyelenggara sekolah, karna terkadang ada pihak sekolah selalu ingin mencari keuntungan tertentu.

sisi lain pemerintah yang katanya akan memberikan dana pendidikan atau subsidi pendidikan sebesar 20%, atau mengatakan akan memberikan pendidikan yang gratis adalah suatu hal yang mustahil, karna kita sendiri dapat melihat bagaimana keadaan negara kita sekarang ini? negara kita terjepit oleh banyaknya utang luar negeri belum lagi banyaknya para koruptor yang berhasil lolos dari hukuman,seolah-olah korupsi adalah suatu budaya yang harus dilestarikan oleh bangsa kita. jadi ada baiknya jika pemerintah memberikan fasilitas pendukung pendidikan atau sarana prasarana penunjang pendidikan, karna dari hal tersebut mungkin bisa meningkatkan sumber daya manusia(SDM). yach mudah-mudahan bangsa kita mempunyai pemimpin yang mampu membangun bangsa kita ini lebih maju lagi atau setidak-tidaknya membuat rakyat sejahtera.
Date: 30 SEPTEMBER 2004


Name: S P
Saya: Mahasiswa dari IPB
E-Mail: sspr@plasa.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
PENDIDIKAN! Aspek ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk membangun Indonesia lebih baik. Manusia yang ingin menjadi 'manusia' yang seutuhnya, yang cerdas, yang peka terhadap kondisi sekitar, yang paham akan kondisi lingkungannya, yang bermoral dan berakhlak baik harus melalui suatu proses yang bernama pendidikan. Akan tetapi, pemerintah kita kurang bahkan dapat dikatakan tidak peduli terhadap masalah pendidikan.

Biaya sekolah yang mahal menyebabkan banyaknya anak-anak yang putus atau bahkan tidak pernah mencicipi indahnya bersekolah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kita krisis moral dan pengetahuan. Mungkin pemerintah kita dapat berkaca pada negara tetangga kita, Brunei. Negara yang kecil akan tetapi sangat memperhatikan masalah pendidikan. Biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah dan hukuman bagi yang bolos, merupakan bukti bahwa pemerintah Brunei sangat concern terhadap masalah pendidikan. Hasilnya adalah masyarakat yang madani.
Date: 11 Oktober 2004


Name: Abdus Salam As'ad
Saya: Mahasiswa dari Malang
E-Mail: adam-bartim@yahoo.com.au
Type of Input: Mohon Pilih

Comments:
SBY-Kalla dan Komitmen Pendidikan Murah

ISU pendidikan murah dalam proses kampaye capres dan cawapres nampaknya menjadi sentral pada pemilu kali ini. Lolosnya SBY dan MJK menjadi pemimpin negeri ini menjadi tantangan berat bagi SBY dan MJK. Apapun alasannya komitmen untuk memperbesar anggaran pendidikan mutlak dibutuhkan dan diperlukan. Mungkin, kita sepakat bahwa pendidikan menjadi sumber peradaban bagi manusia, karena pendidikan menjadi muara terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Pun, pendidikan sebagai lokomotif terhadap kemajuan pembangunan nasional. Tentunya, ketika msyarakat bangsa memiliki tingkat pendidikan yang memadai maka kesejateraan rakyat akan tercapai.

Kemajuan bangsa tidak akan terwujud tanpa dibarengi dengan SDM yang tangguh, atas dasar itu SDM yang mumpuni akan berimplikasi kepada akselarasi kemajuan bangsa dalam sektor yang lain. Kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya tidak bisa lepas dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Ini menjadi pilar dalam membangun bangsa untuk bangkit dari keterpurukan total.

Sulit kiranya membangun bangsa secara fisik jika fondasinya tidak kokoh pada kualitas SDM. Dengan demikian kualitas Sumber Daya Manusia menjadi indikator akan keberhasilan dalam sektor pedidikan. Sulit kiranya membangun SDM yang mumpuni ketika dunia pendidikan masih dijadikan nomor urut kesekian oleh pemegang kendali dalam republik ini.

Pendidikan menjadi bagian integral dalam membangun dan mewujudkan kemajuan sebuah bangsa. Tidak mungkin bangsa ini akan maju dan bangkit ketika Sumber Daya manusia yang dimiliki masih lemah. Apalagi masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan tinggi bisa dihitung dengan jari.

Kini, pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama pada 5 Juli yang lalu berjalan dengan sukses, semua capres dan cawapres berkampanye mengenai pendidikan murah. Pendidikan murah yang obralkan oleh capres dan cawapres dijadikan fokus untuk menarik simpati rakyat. Tak bisa ditampik, bahwa janji pendidikan murah hanya untuk memobilisasi massa untuk meraih R1 dan R2.

Dalam konteks ini, pendidikan murah dalam kampanya calon presiden dan wakil presiden menjadi strategi efektif untuk mengambil simpati rakyat. Buktinya semua calon presiden dan wakil presiden berjanji ketika dirinya terpilih akan menaikkan anggaran pendidikan, bahkan ada yang sesumbar ketika dirinya terpilih akan menaikkan anggaran pendidikan, bahkan ada yang sesumbar akan membebaskan SPP dari SMP-SMU.

Selama ini, para pemegang kebijakan belum serius menjadikan pendidikan sebagai hal utama, tak heran bangsa yang besar masyarakatnya terbelakang. Bahkan jumlah siswa yang putus sekolah tidak sedikit gara-gara dililit kemiskinan. Menurut Direktur Jendral pendidikan luar Sekolah dan pemuda Fasli Jalal, masih ada belasan juta anak usia sekolah yang tidak terlayani pendidikannya. Masih ada 1.422.141 anak di usia 17-12 tahun, 5.801.122 pada usia 13-15 tahun dan 911.394 anak di uisa 16-18 yang tidak dilayani pendidikannya (Kompas,13 Oktober 2003 hal 9).

Selama ini, para pemegang kebijakan belum serius menjadikan pendidikan sebagai hal utama. Jumlah siswa yang putus sekolah tidak sedikit gara-gara dililit kemiskinan. Menurut Direktur Jendral pendidikan luar Sekolah dan pemuda Fasli Jalal, masih ada belasan juta anak usia sekolah yang tidak terlayani pendidikannya. Masih ada 1.422.141 anak di usia 17-12 tahun, 5.801.122 pada usia 13-15 tahun dan 911.394 anak di uisa 16-18 yang tidak dilayani pendidikannya (Kompas,13/10 2003).

Jika para capres dan cawapres belajar terhadap data di atas, tentunya menangani persoalan pendidikan tidak sekadar mengobral janji. Akan tetapi ada kemauan politik (political will) oleh semua elemen untuk memprioritaskan dunia pendidikan. Jika hal ini terjadi, maka pendidikan sebagai sumber perdaban manusia akan terwujud.

Maka dari itu, patut dipertanyakan komitmen capres dan cawapres terhadap kesungguhan dalam memperjuangkan dunia pendidikan murah. Jangan-jangan ini hanya sekedar lips service.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kontrak politik menjadi konsekuensi bagi capres dan cawapres untuk menguji sejauh mana komitmen tentang pendidikan murah yang sering digembor-gemborkan ketika berkampanye. Kontrak politik ini berfungsi guna mengontrol ketika ada penyimpangan politik (political deviation) yang dilakukan oleh presiden terpilih nanti.

Lain dari itu, kampanye pendidikan murah adalah sah-sah saja. Akan tetapi jika melihat realitas yang terjadi sulit kiranya hal ini akan terwujud. Amanat UU 20/2003 menyatakan anggaran 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara ( APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)hanya menjadi keputusan yuridis formal, namun pada tataran realisasi sampai saat ini belum nampak secara nyata. Bahkan yang terjadi politisasi terhadap anggaran pendidikan sering dilakukan oleh anggota dewan (legislative) selaku pembuat Undang-undang maupun eksekutif yang menjalankan undang-undang tersebut.

Sebagai catatan terakhir, penulis tidak meragukan akan komitmen para capres dan cawapres mengenai pendidikan murah. Akan tetapi perlu dipahamai bahwa kondisi bangsa saat ini sudah ada di ambang kehancuran. Sulit kiranya untuk mewujudkan cita-cita dan impian tentang pendidikan murah, apalagi gratis. Hanya kemaun politik-lah (political will) yang mampu mengimplementasijkannya. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan dari pemimpin nasional kelak.

Jika para capres dan cawapres belajar terhadap data di atas, tentunya menangani persoalan pendidikan tidak sekadar mengobral janji. Akan tetapi ada kemauan politik (political will) oleh semua elemen untuk memprioritaskan dunia pendidikan. Jika hl ini terjadi, maka pendidikan sebagai sumber perdaban manusia akan terwujud.

Patut dipertanyakan komitmen capres dan cawapres terhadap kesungguhan dalam memperjuangkan dunia pendidikan murah. Bagaimanapun kita sadar bahwa momentum kampanya ini merupakan ladang basah bagi seluruh kontestan untuk mengobral janji-janji politik dalam memenangkan pesta demokrasi menuju R1 dan R2.

Dengan demikian, kontrak politik dengan rakyat menjadi konsekuensi bagi capres dan cawapres untuk menguji sejauh mana komitmen tentang pendidikan murah yang sering digembor-gemborkan ketika berkampanye. Jangan sampai janji ini sekadar "Lips Service". Pun, kontrak politik ini semata-mata untuk mengontrol ketika ada penyimpangan politik ( political deviation) yang dilakukan oleh presiden terpilih nanti.

Sudah seharusnya pemimpin nasional nanti memprioritaskan dunia pendidikan. Apalagi mengratiskan dunia pendidikan sebagaimana kampanye capres dan cawapres. Akan tetapi, mungkinkah dunia pendidikan nanti akan menjadi murah? Lebih-lebih gratis!. Semoga pendidikan murah yang dikampanyekan oleh kontestan pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli nanti menjadi niat dan komitmen yang keluar dari nurani seorang pemimpin yang amanah, jujur dan berani bertanggung jawab..

Berbagai ketimpangan kini melanda bangsa Indonesia, boleh jadi kondisi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Sebagai solusinya tentunya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi keharusan bagi presiden terpilih nanti.

Tentunya kampanye pendidikan murah bagi capres dan cawapres sah-sah saja, akan tetapi jika melihat realitas yang terjadi sulit kiranya hal ini akan terwujud. Amanat UU 20/2003 menyatakan anggaran 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara ( APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)hanya menjadi keputusan yuridis formal, namun pada tataran realisasi sampai saat ini belum nampak secara nyata. Bahkan yang terjadi politisasi terhadap anggaran pendidikan sering dilakukan oleh anggota dewan (legislative) selaku pembuat Undang-undang maupun Eksutif yang menjalankan undang-undang tersebut.

Di tengah persoalan bangsa yang kompleks, pendidikan murah-bahkan gratis menjadi hal yang utopis, karena tidak mungkin semua anggaran hanya terfokus pada sector pendidikan saja. Nampaknya, kampanye pendidikan murah hanya retorika belaka. Bukan kita pesimis, namun kita harus realistis melihat kondisi riil yang dihadapi bangsa saat ini.

Sebagai catatan terakhir, penulis tidak meragukan akan komitmen para capres dan cawapres mengenai pendidikan murah. Akan tetapi perlu dipahamai bahwa kondisi bangsa saat ini sudah ada di ambang kehancuran. Sulit kiranya untuk mewujudkan cita-cita dan impian tentang pendidikan murah, apalagi gratis. Hanya kemaun politik-lah (political will) yang mempu mengimplementasijkannya. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan dari pemimpin nasional kelak.

*)Penulis adalah Mantan Ketua Umum IMM Renaissance FISIP UMM dan Aktifis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Malang
Date: 14-10-2004


Name: eny
Saya: Mahasiswi dari semarang
E-Mail: enada_99@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
sistem pendidikan di indonesia selalu berganti-ganti dan setiap ketidakberesan dalam tubuh pendidikan yang kembali selalu disalahkan adalah sistem pendidikan. sebagus apapun sistem pendidikan yang diterapkan tidak akan mampu memperbaiki mutu pendidikan di negara ini apabila tidak ada keseriusan dari semua pihak. setiap pergantian menteri pendidikan selalu ada kebijakan baru pendidikan yang selalu memberatkan masyarakat dan tentu memakan anggaran negara yang tidak sedikit. pemerintah tidak pernah serius mau meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini.lalu apa yang mau diharapkan dari pendidikan di negeri ini, kepemilikan ijazah pendidikan oleh masing-masing penduduk?pada pemerintahan yang baru ini kami mengharapkan keseriusan dari pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan dan jangan hak pendidikan rakyat dirampas oleh para koruptor yang tidak punya hati nurani
Date: 19 oktober 2004


Name: vicky
Saya: Mahasiswa dari pekanbaru
E-Mail: vq_go00@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
pendidikan yang berorientasi pada hasil dan mengesampingkan proses dari pencapaian hasil tersebut akan menghasilkan koruptor-koruptor baru. karena pendidikan yang berorientasi pada hasil lebih mengutamakan hasil yang instan tanpa memperhatikan bagaimana hasil tersebut dicapai. korupsi dana anggaran pendidikan akan menenggelamkan bangsa ini kedalam jurang kebodohan. umtuk itu koruptor harus dihukum mati saja.
Date: 24 oktober 2004


Name: joko
Saya: Wartawan dari Media Otonomi
E-Mail: moh_abdurrahman@plasa.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Permasalahan yang sistemik, saliong terkait satu dengan yang lain tentu memerlukan jawaban penyelesaian yang sistemik pula. seperti halnya seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya, ia perlu mencari tahu penyebab sakit si pasien. Jika kita amati, pendidikan kita tidak lepas dari politik, ekonomi, sosial, budaya, semua itu bagian dari pendidikan kita. Mana yang menjadi penyebab rusaknya semua pendidikan kita? karena kita tidak menggunakan sistem yang benar, tapi sistem yang jauh dan bertentangan dan dengan sifat dasar kita. sistem tersebut sengaja di sebarkan oleh orang-orang barat. yuk cari tahu mana sistem yang benar...:) yang jelas bukan pula kapitalis.

Terima kasih atas sarannya.
Saran Webmaster: Sebenarnya, sistem bukan masalah, masalahnya adalah pemerintah yang tidak anggap pendidikan penting (<5% ABN), korupsi yang terus menghabiskan kekayaan negara kita, dan koruptor yang hanya berpikir keuntungan mereka sendiri dengan rakus yang tanpa batas.
Padahal, negara barat, dan sistem kapitalis sangat menghagai pendidikan (biasanya bermutu dan gratis atau sangat murah untuk masyarakat), melihat sendiri. Masalahnya memang SDM, kejujuran dan kepedulian di negara kita sendiri.

Date: 9/10/04


Name: arif abd-rahman
Saya: Mahasiswa dari yogya
E-Mail: rahman41217@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
korupsi hanya bisa diberantas dengan meniadakan apa yang bisa dikorupsi .
bagi yang korupsi tidak ada gaji
Date: 18/11/2004


Name: Anom.
Saya: Mahasiswa dari pwt
E-Mail:
Type of Input: Pendidkan

Comments:
alokasi dana untuk pendidikan terutama untuk mereka yang kurang mampu jangan pada dikorup kasihan mereka yang masih mo sekolah
Date: 6 desember 2004


Name: hafis aulia rahman
Saya: Masyarakat dari bengkulu
E-Mail: regan_bkl@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
pendidikan merupakan faktor krusial dalam membangun bangsa Indonesia saat ini. permasalahan kompleks yang sedang kita hadapi saat ini merupakan penyakit kangker yang hempir mencapai stadium 4 dan nyaris tak tertolong jika tidak ada follow up dari berbagai pihak terutama pemerintah, murid, guru dan pihak-pihak lain yang terkait.

pendidikan haruslah berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial yang disandang orang tua mereka. subtansi pendidikan juga harus mendapat sorotan dari berbagai pihak yang terkait. pendidikan tidak sebatas pada tranfer of knowledge melainkan bagaimana seorang pendidik dapat memberikan pesan moral kepada anak didiknya, sehingga diharapkan mampu menciptakan generasi yang handal tidak hanya dibidang ilmu pengetahuan saja melainkan di segi moral. kami menaruh harapan besar kepada pemerintah

Terima kasih.
RE: "memberikan pesan moral kepada anak didiknya"
Memang enak kalau "moral" dapat diajarkan segitu gampang, tertapi anak kita, seperti kita sendiri, belajar moral dari lingkungan kita dan selama kita melakukan atau terima yang tidak benar (keluarga kita dan pemerintah kita) mereka tidak akan begitu dipengarui dari pendidikan formal, termasuk agama. Memberantaskan korupsi dan membenarkan hukum di Indonesia, baru ada kesempatan.
Salam hormat, Webmaster.

Date: 9 Desember 2004


Name: hafis aulia rahman
Saya: Masyarakat dari bengkulu
E-Mail: regan_bkl@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
pendidikan merupakan faktor krusial dalam membangun bangsa Indonesia saat ini. permasalahan kompleks yang sedang kita hadapi saat ini merupakan penyakit kangker yang hempir mencapai stadium 4 dan nyaris tak tertolong jika tidak ada follow up dari berbagai pihak terutama pemerintah, murid, guru dan pihak-pihak lain yang terkait.pendidikan haruslah berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial yang disandang orang tua mereka.

subtansi pendidikan juga harus mendapat sorotan dari berbagai pihak yang terkait. pendidikan tidak sebatas pada tranfer of knowledge melainkan bagaimana seorang pendidik dapat memberikan pesan moral kepada anak didiknya, sehingga diharapkan mampu menciptakan generasi yang handal tidak hanya dibidang ilmu pengetahuan saja melainkan di segi moral. kami menaruh harapan besar kepada pemerintah
Date: 9 Desember 2004


Name: ardianto
Saya: Masyarakat dari palembang
E-Mail: ard23anto@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
Di Negeri ini memang sangat-sangat memprihatinkan terhadap peningkatan sumber daya manusia, dari segi kualitas, efisiensi, sarana dan prsarana. Bayangkan saja anak kita mau sekolah TK/Play Group saja harus membayar uang SPP atau apalah berkisar Rp 30.000 s/d Rp 250.000: per bulan itu baru setingkat TK, Di tingkat Universitas negeri juga demikian SPP antara Rp 250.000 s/d 1.000.000; per bulan. bagaimana kalau orang tua yang punya penghasilan Rp 15.000 perhari untuk biaya makan keluarga : isteri, anak, dan kebutuhan lainnya untuk memperthankan hidup di bumi yang gema ripah loh jenawi ini, di bumi yang kekayaan alam berlimpah ruwah,

Mari dan tolong dipikirkan kepada orang-orang yang mempunyai kekuasan akan hal itu.
Date: 12-desember 2004


Name: Budiono
Saya: Masyarakat dari Langkat
E-Mail: perberitahuankkn@yahoo.com
Type of Input: Pendidkan

Comments:
mohon segera ditelurusi pendidikan bupati kab. langkat ?. karena tanpa pendidikan pejabat daerah tidak dapat membangun daerah yang bersih dari KKN.
Date: 16-12-2004


Ke Korupsi dan Pendidikan Halaman 2 >>>

Mengunjungi:
Aspirasi Pendidikan Kita
Kunjungi Korupsi Org
Pendidikan Network Indonesia
Pendidikan Network

Untuk yang Peduli Pendidikan
Klipping Saran dari SuaraKita.Com, Korupsi.Org, Aspirasi.US
HOME