SD & SLTPSekolah MenengahPerguruan TinggiPendidikan Network IndonesiaTeknologi & PendidikanSains & TeknologiMajalah Teknologi IndonesiaPenelitian Indonesia
Kalau koruptor mencuri uang dan kekayaan kita, dan kita diam saja, salah sendiri. Tetapi malu, malu, malu kita kalau kita diam sambil melihat mereka mencuri masa depan anak-anak kita juga!
PojokAntiKorupsi.Com
Korupsi Berjalan Lancar : Ribuan Sekolah Rusak
 
 Home: Jaringan Kita
 Database Pendidikan
 Berita dan Artikel Baru
 Informasi Anti-Korupsi
 Mengenal Kami
 Kenalkan Musuh Negara
  

Kenal Musuh Anda

  
 Sekolah Rusak & Ambruk
  
Sekolah Ambruk : Korupsi?

  
 Kesehatan & Kemiskinan
  
Korupsi & Kemiskinan

  
 Berita InfoKorupsi.Com
  
Berita di InfoKorupsi.Com

  
 Cari Informasi Korupsi
  
  
Search Pendidikan Network
 
powered by FreeFind

  
 Konservasi PerAiran
  
Conservation PerAiran

  
 Link-Link Khusus
  



Aspirasi Pendidikan Kita
Aspirasi Kita


  
 Berita Penerbangan
  
Flying in Indonesia

  
 E-Mail Pendidikan Gratis
  

Nama:
Panggilan:

Nama@Pendidikan.zzn.com

Login:
Password:

Nama@Pendidikan.zzn.com

  
 Login
  
Login:
Pass:
Register?
  
 
Irak Pecat 62.000 Pegawai Karena Korupsi (Mengapa Kita Tidak Bisa?)
By admin
Monday, March 23, 2009 01:30:00 Clicks: 951 Send to a friend Print Version
Irak Pecat 62.000 Pegawai Karena Korupsi

Senin, 23 Maret 2009 | 01:30 WIB

CHICAGO,KOMPAS.com-Irak memecat 62.000 pegawai yang dituduh melakukan korupsi dan berusaha melenyapkan sektarianisme di jajaran kepolisian. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Jawad al-Bolani dalam sebuah tulisan di surat kabar AS, Minggu (22/3).

Ia menulis di surat kabar Chicago Tribune, pemecatan-pemecatan itu dilakukan di kementeriannya, yang mempekerjakan setengah juta orang.

Kami telah menangani korupsi dengan memecat 62.000 pegawai dan mulai melenyapkan sektarianisme dengan melarang semua kegiatan politik oleh polisi dan menciptakan pasukan yang tersusun dari seluruh orang Irak, Syiah, Sunni dan Kurdi, kata Bolani dalam tulisan di surat kabar itu. Saya berharap kementerian itu akan menjadi sebuah cermin Irak, hanya kali ini untuk sebuah negara yang bersatu dan damai, katanya.

Bolani menulis bahwa kepolisian Irak, pasukan perbatasan dan badan-badan penegak hukum yang lain terus berkembang dengan anggota-anggota baru yang ingin mempertahankan stabilitas yang diperlukan bagi Irak agar berhasil.

Ia mengatakan, gangguan-gangguan keamanan menandai perubahan dramatis dari tahun-tahun setelah Saddam Hussein digulingkan dari kekuasaan oleh pasukan pimpinan AS. Selama beberapa tahun pertama setelah rezim Saddam Hussein jatuh, Irak dilanda bencana penuh. Korupsi, konflik sektarian, penghasutan dari kekuatan luar dan kesalahan manajemen umum terjadi, yang menghalangi kami membangun kembali prasarana kami dan kembali ke kehidupan normal di negeri kami, kata menteri Irak itu.

Namun, ia mengatakan, Irak telah berhasil melewati masa krisis dengan menegakkan hukum dan ketertiban. 'Kami kini memiliki sebuah peluang untuk menjadi negara demokratis Arab pertama yang bisa berjalan,' kata Bolani. 'Tentu, tantangan-tantangan tetap ada ketika kami terus memerangi infiltrasi milisi dan serangan mematikan gerilyawan, namun monentum berada di pihak kami,' tambahnya.

ONO
Sumber : Ant

Sumber: Kompas.Com
http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/03/23/ 01304867/Irak.Pecat.62.000.Pegawai.Karena.Korupsi

Pertanyaan Webmaster:
Kalau Irak Bisa Mengapa Kita Tidak Bisa?

Re: 'Kami kini memiliki sebuah peluang untuk menjadi negara demokratis Arab pertama yang bisa berjalan'

Luar biasa!

Salam
 
More Korupsi & Isu Keuangan Berita
. Kasus Dugaan Korupsi RSBI
. Edan, Koruptor Kok Nyaman di Penjara?
. Indonesia Terkorup di Asia Pasifik
. Koruptor Indonesia Banyak Bersembunyi di Singapura
. KPK, PLN Bicara Korupsi Pelayanan Publik
. Kini KPK Punya 5 Pilot Berpengalaman
. Korupsi di Bank Century Sistematis
. Republik Koruptor
. Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar
. Tujuh Perguruan Tinggi Desak Presiden Hentikan Kriminalisasi KPK
 KORUPSI & ISU KEUANGAN
Kasus Dugaan Korupsi RSBI
Edan, Koruptor Kok Nyaman di Penjara?
Indonesia Terkorup di Asia Pasifik
Koruptor Indonesia Banyak Bersembunyi di Singapura
KPK, PLN Bicara Korupsi Pelayanan Publik
Kini KPK Punya 5 Pilot Berpengalaman
Korupsi di Bank Century Sistematis
Republik Koruptor
Tujuh Perguruan Tinggi Desak Presiden Hentikan Kriminalisasi KPK
Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala
Tersangka Korupsi Pingsan saat akan Ditahan
ICW Tolak Hendarman Supandji Jadi Jaksa Agung Lagi
Koalisi LSM Tolak Pengesahan RUU Tipikor
Investigation of Corruption at Indonesia Embassy Supported
Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar
Rapornya Merah, Mendiknas Tak Layak Dipertahankan!
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun
Pembangunan Jalan Nasional Berpotensi Korupsi
Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar
Korupsi Dana Pendidikan, dari Dinas hingga Sekolah
Penindakan Korupsi di Sektor Pendidikan Payah, Sangat Rendah!
Waduh...60 Persen Sekolah Tilap Dana BOS!
Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor Sebaiknya Dihentikan
ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya
KPK Luncurkan Sistem Pelaporan Online
Kabinet Mendatang Harus Komit Berantas Korupsi
Pembentukan Pengadilan Tipikor Harus Bertahap
Panja Minta Hakim Tipikor Fokus Tangani Korupsi
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Ditahan
Minim Pelaporan Korupsi oleh Pengawas Internal
Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum
KPK Tahan Mantan Pejabat Dephub
80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya 'Visa on Arrival'
Dana Rp 10 M Diduga Dibagikan ke Para Pejabat
Kasus Alih Fungsi Tanjung Api Api : Uang Hasil Korupsi Lenyap di DPR
KPK Tangkap Mantan Direktur Bank Jabar
Pemerintah Dinilai belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi
Wali Kota Manado Dituntut Sembilan Tahun
KPK Jalin Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan Australia
100 Kasus Salah Gunakan Nama KPK
Korupsi Proyek Dermaga di Indonesia Timur
Korupsi di Cilacap Rugikan Negara Rp 6,8 Miliar
ICW Laporkan Hari Sabarno ke KPK
KPK Periksa Mendagri Terkait Kasus Dugaan Korupsi
Kejagung Harapkan Berkas Antasari Diserahkan Agustus
Depag Bantah Praktik Korupsi Sertifikasi
Ketua MA : Masih Ada KKN di Dunia Peradilan
Dua Terdakwa Korupsi PLTU Bunton Disidangkan
Mantan Bupati Boyolali Jadi Tersangka Korupsi Buku Ajar
Bupati Situbondo Dituntut 10 Tahun Penjara
KPK Tahan Mantan Dirjen PHI Depnakertrans
KPK Periksa Anggota DPR Terkait Dugaan Suap
KPK Periksa Anggota DPR Terkait Dugaan Suap
Indonesia Butuh Hakim Proaktif Mereformasi Peradilan
Presiden Pimpin Rakor Pemberantasan Korupsi
Tiga Perkara Korupsi Dilimpahkan Ke PN Bekasi
Puluhan Pelajar Unjuk Rasa Dukung KPK
ICW Temukan Banyak Kelemahan RUU Tipikor
DPD Desak DPR Selesaikan RUU Tipikor
Bisakah RUU Tipikor Selesai Periode Ini?
KPK Siap Luncurkan Website Penanganan Korupsi
4 Tersangka Korupsi APBD Kabupaten Pekalongan Diperiksa
Dipertanyakan Integritas Calon Anggota BPK Tersangka Korupsi
Jambi Terus Periksa Kasus Korupsi
JPU Korupsi Batik KPU Gresik Ajukan Kasasi
Pungli di Instansi Pemerintah Masih Marak
ICW Lapor KPK Soal Penggelembungan Biaya Haji
BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Buruk
Kejaksaan Limpahkan Kasus Korupsi BRI
 Diskusi Isu-Isu Korupsi
Latest Post
. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI G...
. BUSER
. ANTARA HADIAH DAN SUAP
. DIKNAS TIDAK MENANGGAPI?
. BISNIS TAHUN AJARAN BARU
Latest Response
 Saran Isu Korupsi Online
  


  
 Apa Pemerintah Serius?
  
Ikut Kegiatan Kami

  
 Pojok - Pojok Kita
  
Pojok SiswaPojok Guru
Pojok KepsekPojok TU


  
 Kegiatan & Aktivitas
  
Ikut Kegiatan Kami

  
 Website & Kegiatan
  
Sains.TV

TV Pendidikan

E-Pemerintah - Menuju E-Government

  
 PariWisata PerAiran
  
Pariwisata PerAiran

  
 Seorang Aktivis HAM
  


Selamat Jalan Pak Munir!