|
| News / Korupsi & Isu Keuangan |
|
|
|
| Penindakan Hukum Kasus Korupsi Pendidikan Lemah
Friday, January 13, 2012 09:06:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa penindakan hukum pada kasus korupsi yang terjadi di dunia pendidikan terus menurun. Hal itu terjadi justru di tengah meningkatnya potensi korupsi dalam dunia pendidikan itu sendiri.
(1580 clicks)
| Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
Thursday, January 12, 2012 17:42:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, modus korupsi di dunia pendidikan sejak tahun 1999 hingga 2011 tidak mengalami perubahan. Hal itu diungkapkan Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2012).
(194 clicks)
| Ini Wilayah Rawan Korupsi Anggaran Pendidikan
Thursday, January 12, 2012 17:10:00
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch mencatat, dalam rentang 1999-2011 terdapat 233 kasus dugaan korupsi di ranah pendidikan yang telah masuk tahapan penyidikan. Dari 233 kasus tersebut, wilayah anggaran pendidikan mana yang di dalamnya terjadi praktik korupsi paling besar? (90 clicks)
| Anggaran Pendidikan Naik, Potensi Korupsi Besar
Thursday, January 12, 2012 16:28:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) medio 2004-2011, ada korelasi antara peningkatan anggaran pendidikan nasional dengan potensi korupsi. Peningkatan anggaran pendidikan selalu diikuti dengan semakin besarnya potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan untuk kepentingan politik. (121 clicks)
| ICW: Dana BOS 2012 Masih Rawan Bocor
Wednesday, January 11, 2012 10:53:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk tetap mewaspadai keterlambatan dan kebocoran penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah rawan. Hal itu dikatakan Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, Rabu (11/1/2011), di Jakarta.
(73 clicks)
| Jadi Tersangka Kasus Rosa, Purek UNJ Diperiksa
Monday, January 09, 2012 17:59:00
JAKARTA - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tersangka dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium dan peralatan penunjang laboratorium pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 17 miliar. Dua tersangka yang diperiksa adalah Dr. Fakhrudin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Ir. Tri Mulyono. (77 clicks)
| Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
Friday, December 16, 2011 14:51:00
SEMARANG, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak siswa berlaku jujur sebagai salah satu langkah mencegah korupsi melalui kegiatan kampanye Berani Jujur Hebat. Kali ini, kegiatan diadakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (16/12/2011). Para siswa diajak berdiskusi tentang korupsi dan menonton film pendek yang menceritakan keberanian pelajar membongkar korupsi di sekolahnya. (61 clicks)
| Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
Friday, December 16, 2011 08:51:00
RMOL. Lagi-lagi sekolah ambruk. Ironisnya, ini terjadi di Jakarta Barat, yang masih bagian ibukota negara. Padahal, tahun lalu bangunan tersebut baru direnovasi. Diduga, bangunan sekolah itu ambruk akibat permainan mafia proyek. (61 clicks)
| Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
Wednesday, December 07, 2011 15:09:00
BENGKULU, KOMPAS.com - Warga Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan, Provinsi Bengkulu, melaporkan Kepala SDN 91 Bengkulu, SU (40), ke polisi atas dugaan menggelapkan bantuan siswa miskin (BSM) di sekolah tersebut. Pasca dilaporkan, SU diketahui telah melarikan diri dari desa tersebut. (81 clicks)
| Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
Monday, December 05, 2011 13:30:00
KENDARI, KOMPAS.com - Forum Rektor Indonesia akan menerapkan pendidikan antikorupsi untuk kalangan mahasiswa. Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Ir Usman Rianse mengatakan, pendidikan antikorupsi harus diajarkan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. (55 clicks)
| KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
Monday, October 10, 2011 06:14:00
MEDAN, KOMPAS.com — Pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Dr Pedastaren Tarigan, SH, mengatakan, penerimaan siswa baru (PSB) di sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di Kota Medan yang diduga terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) perlu diusut tuntas. (50 clicks)
| Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
Friday, September 23, 2011 18:09:00
TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI mengaku tengah membidik satu orang tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan peningkatan mutu belajar mengajar di Kementerian pendidikan Nasional. (73 clicks)
| Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
Wednesday, July 06, 2011 20:46:00
JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang pejabat di Kementerian Pendidikan Nasional tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi melalui proses pengadaan modul/buku keterampilan fungsional dan kepribadian profesional paket B pada tahun 2007.
(54 clicks)
| Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
Friday, April 15, 2011 16:56:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Nasional selaku pengawas internal mengaku masih menunggu perkembangan dari Kejaksaan Agung terkait penahanan empat pejabat Kemdiknas atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan lomba keterampilan siswa (LKS) SMK XVII dan pameran SMK yang digelar pada 20-24 Mei 2009 lalu. (28 clicks)
| DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
Wednesday, March 09, 2011 18:15:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak mungkin tak ada korupsi pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan berupa dugaan korupsi senilai Rp 2,3 triliun di tubuh Kementrian Pendidikan Nasional. ICW menyangsikan pernyataan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Senin (7/3/2011), yang membantah adanya dugaan korupsi di tubuh kementriannya itu. (56 clicks)
| Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS
Monday, December 06, 2010 17:17:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jakarta atas 6 SMPN dan SDN di Jakarta tentang kerugian negara/daerah sebesar Rp 5,7 miliar merupakan bukti adanya penyelewengan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah. (934 clicks)
| ICW: Kemdiknas Harus Ubah Kebijakan BOS
Monday, December 06, 2010 17:00:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan poin penting yang harus diperbaiki Kementrian Pendidikan Nasional terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Hal itu terutama menyangkut kasus hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan putusan KIP (Komisi Informasi Pusat).
(248 clicks)
| Parah, 6 dari 10 Sekolah Tilap Dana BOS!
Monday, December 06, 2010 16:02:00
JAKARTA, KOMPAS.com — Jauh sebelum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jakarta menemukan indikasi penyimpangan dan kerugian negara senilai Rp 5,7 miliar dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan block grant di enam SMPN dan satu SD di Jakarta pada 2009, pada 2007 BPK juga menemukan penyelewengan dana BOS yang lebih parah. (323 clicks)
| ICW Serahkan Audit BPK ke Kemdiknas
Monday, December 06, 2010 15:35:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersma Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) mendatangi kantor Kementrian Pendidikan Nasional untuk menyerahkan salinan putusan KIP (Komisioner Informasi Pusat) dan audit dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan Jakarta, Senin (6/12/2010). (195 clicks)
| Tiga Pejabat DKI Disamakan dengan Gayus
Tuesday, November 30, 2010 11:44:00
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch bersama-sama dengan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan atau KAKP yang terdiri dari para guru dan orangtua murid menggelar aksi damai ke Gedung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (30/11/2010) siang ini. (449 clicks)
| ICW: Ah, Temuan BPK Masih Terlalu Kecil!
Monday, November 29, 2010 11:31:00
JAKARTA, KOMPAS.com — Temuan kerugian negara/daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan (BOP) di 6 SMPN Induk di Jakarta dinilai masih terlalu rendah. (141 clicks)
| Akhirnya, Kadisdik Akui Ada Pelanggaran
Monday, November 29, 2010 10:19:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Tanpa disadari, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, sebetulnya mengakui adanya pelanggaran prosedur dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di 6 SMPN Induk TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mandiri). (194 clicks)
| Maaf, Pengembalian Tak Hapuskan Tuntutan
Monday, November 29, 2010 09:08:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembalian dana dan barang oleh SMPN Induk pada kas negara, kas daerah dan pengelola TKBM seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto tidak akan menghapus tuntutan tipikor (tindak pidana korupsi). Proses hukum atas indikasi kerugian negara harus tetap berjalan. Demikian ditegaskan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (29/11/2010). (141 clicks)
| ICW: Rp 5,7 miliar, Angka yang Fantastis
Friday, November 26, 2010 11:14:00
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta menemukan indikasi dan potensi kerugian negara/daerah sedikitnya Rp 5,7 miliar dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant RSBI di tujuh sekolah yaitu SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67 dan SDN 012 RSBI Rawamangun Jakarta. Kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS dan BOP di SMPN Induk ditaksir mencapai Rp 1,1 miliar lebih, sementara kerugian terbesar berasal dari SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi yang mencapai Rp 4,5 miliar. (186 clicks)
| DAK Rp 2,2 Triliun di Kemdiknas Raib!
Wednesday, November 24, 2010 17:25:00
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional, terutama pada dinas-dinas pendidikan di daerah yang terjadi sekitar tahun 2009. KPK sendiri pernah melakukan kajian terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus atau DAK Kemdiknas Tahun 2009 dengan nilai Rp 9,3 triliun. (240 clicks)
| Kasus Dugaan Korupsi RSBI
Friday, July 16, 2010 19:49:00
JAKARTA, KOMPAS.com - ICW (Indonesia Corruption Watch) terus melakukan upaya dan proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI SDN 12 Jakarta. Sampai detik ini, ICW belum mendapat jawaban dari pihak berwajib atas laporan kasus dugaan korupsi tersebut. (1966 clicks)
| Edan, Koruptor Kok Nyaman di Penjara?
Thursday, May 06, 2010 20:28:00
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menilai, pengadaan penjara khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi mengada-ada. (908 clicks)
| Indonesia Terkorup di Asia Pasifik
Wednesday, March 10, 2010 13:23:00
SINGAPURA--MI: Menurut survei yang diadakan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia menempati urutan teratas dalam daftar negara paling korup di antara 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Singapura berada di urutan terbawah. (1747 clicks)
| Koruptor Indonesia Banyak Bersembunyi di Singapura
Friday, February 19, 2010 23:25:00
MEDAN--MI: Koruptor kelas kakap dari Indonesia yang kini menjadi buron diduga banyak yang melarikan diri dan sembunyi di Singapura. (1231 clicks)
| KPK, PLN Bicara Korupsi Pelayanan Publik
Friday, January 01, 2010 08:39:00
JAKARTA--MI: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran Direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik. (1125 clicks)
| Kini KPK Punya 5 Pilot Berpengalaman
Tuesday, December 08, 2009 15:34:00
VIVAnews - Mantan Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mas Achmad Santosa, menilai kini lembaga antikorupsi itu sudah normal. Apalagi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah sudah kembali lagi. (763 clicks)
| Korupsi di Bank Century Sistematis
Thursday, November 26, 2009 16:43:00
JAKARTA--MI: Kasus korupsi yang terjadi di Bank Century bersifat sistematis. Meski demikian, kejaksaan masih belum akan memfokuskan penyelidikan pada penyalahgunaan keuangan. (6822 clicks)
| Republik Koruptor
Wednesday, November 25, 2009 00:01:00
Hari-hari ini Indonesia terus berkabung di sebuah lorong kebatilan. Bencana demi bencana hadir meruyaki negeri ini. Sepertinya kian memperluas samudra kesengsaraan anak bangsa yang terus mengalirkan air mata kesedihan di tengah gersangnya kejujuran, keadilan, dan kesehatian. Tangisan 200 juta lebih rakyat meledak dan memecah keheningan lantaran mulainya matinya nurani para petinggi negeri ini. (1518 clicks)
| Tujuh Perguruan Tinggi Desak Presiden Hentikan Kriminalisasi KPK
Saturday, October 31, 2009 22:19:00
MALANG--MI: Tujuh perguruan tinggi negeri dan swasta memberi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera bertidak efektif dan instruktif untuk menghentikan kriminalisasi KPK. (1020 clicks)
| Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?
Tuesday, October 27, 2009 15:23:00
JAKARTA, KOMPAS.com ? Persepsi masyarakat bahwa wanita adalah makhluk yang suci dan tidak akan melakukan korupsi tidak sepenuhnya benar. Para politisi perempuan juga berpotensi melakukan tindakan korupsi. (1068 clicks)
| Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala
Tuesday, October 27, 2009 14:53:00
MARABAHAN--MI: Kejaksaan Negeri (Kejari) Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mulai menyelidiki dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Kuala senilai Rp1,7 miliar. (1299 clicks)
| Tersangka Korupsi Pingsan saat akan Ditahan
Tuesday, October 27, 2009 14:37:00
JEMBER--MI: Tersangka dugaan korupsi Proyek Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Yusuf Sumarno, jatuh pingsan saat akan dieksekusi oleh tim jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Jawa Timur (Jatim), di kantor Kejari setempat, Selasa (27/10). (876 clicks)
| ICW Tolak Hendarman Supandji Jadi Jaksa Agung Lagi
Monday, October 19, 2009 21:18:00
JAKARTA--MI: Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak memilih Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung untuk masa jabatan 2009-2014. Karena selama dipimpin Hendarman, ICW melihat kerja kejaksaan tidak optimal dan belum mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk membersihkan korupsi di Indonesia. (657 clicks)
| Koalisi LSM Tolak Pengesahan RUU Tipikor
Sunday, September 27, 2009 23:56:00
JAKARTA--MI: Rencana DPR untuk melanjutkan pengesahan RUU Pengadilan Tipikor pada Selasa (29/9) mendapatkan penentangan dari Koalisi LSM. Mereka menyatakan substansi RUU ini telah melenceng dari putusan MK tentang UU KPK. (717 clicks)
| Investigation of Corruption at Indonesia Embassy Supported
Saturday, September 26, 2009 03:06:00
JAKARTA, KOMPAS.com - The Attorney General?s Office (AGO) said the ministry of foreign affairs (Deplu) supports investigations of the alleged misappropriation of the budget of the Indonesian embassy in Thailand, which had caused a loss of Rp 2 billion. (1148 clicks)
|
|
| Next
|
|
