Pendidikan Nade EasyTujuan PendidikanMetodologi PendidikanGuru BermutuPendidikan Network IndonesiaMajalah Teknologi IndonesiaTeknologi Tepat Guna
Kalau koruptor mencuri uang dan kekayaan kita, dan kita diam saja, salah sendiri. Tetapi malu, malu, malu kita kalau kita diam sambil melihat mereka mencuri masa depan anak-anak kita juga!
PojokAntiKorupsi.Com
Korupsi Berjalan Lancar : Ribuan Sekolah Rusak
 
 Home: Jaringan Kita
 Database Pendidikan
 Berita dan Artikel Baru
 Kenalkan Musuh Negara
  

Kenal Musuh Anda

  
 Sekolah Rusak & Ambruk
  
Sekolah Ambruk : Korupsi?

  
 Kesehatan & Kemiskinan
  
Korupsi & Kemiskinan

  
 Berita InfoKorupsi.Com
  
Berita di InfoKorupsi.Com

  
 Apa Pemerintah Serius?
  
Ikut Kegiatan Kami

  
 Seorang Aktivis HAM
  


Selamat Jalan Pak Munir!


  
 Cari Informasi Korupsi
  
  
Search Pendidikan Network
 
powered by FreeFind

  
 Link-Link Khusus
  



Aspirasi Pendidikan Kita
Aspirasi Kita


  
 E-Mail Pendidikan Gratis
  

Nama:
Panggilan:

Nama@Pendidikan.zzn.com

Login:
Password:

Nama@Pendidikan.zzn.com

  
 Mengenal Kami
 100 Kunjungan Terakhir
 
KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
By admin
Monday, October 10, 2011 06:14:00 Clicks: 50 Send to a friend Print Version
KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
| Benny N Joewono |

Senin, 10 Oktober 2011 | 06:14 WIB

MEDAN, KOMPAS.com — Pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Dr Pedastaren Tarigan, SH, mengatakan, penerimaan siswa baru (PSB) di sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di Kota Medan yang diduga terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) perlu diusut tuntas.

Praktik tidak terpuji yang terjadi di lingkungan SMA itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa adanya tindakan hukum terhadap para pelaku, katanya di Medan, Senin (10/10/2011).

Aparat penegak hukum, menurut dia, perlu secepatnya turun tangan untuk menyelidiki dugaan terjadinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan sejumlah SMA favorit di Kota Medan dalam PSB tersebut.

Kita tidak ingin dunia pendidikan dijadikan sasaran untuk mencari keuntungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. SMA sebagai tempat menimba ilmu para generasi muda harapan bangsa itu sudah saatnya mendapat perlindungan hukum, kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Oleh karena itu, katanya, sejumlah bentuk dugaan permainan yang terjadi di lingkungan SMA negeri di ibu kota Provinsi Sumut itu perlu mendapat penanganan yang serius. Ini menyangkut kepentingan nasional, dan juga marwah dan nama baik pendidikan.

Citra dunia pendidikan di Tanah Air ini jangan sampai rusak akibat adanya PSB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya.

Sebab, katanya, sudah ada peraturan yang dikeluarkan bahwa penerimaan di lingkungan SMA negeri itu berdasarkan hasil ujian nasional (UN) atau peringkat.

Namun, kenyataannya, peraturan tersebut justru dilanggar dan diabaikan begitu saja oleh pengelola pendidikan, dengan menerima siswa baru di luar mekanisme yang berlaku atau istilah adanya lokal siluman (tidak melalui jalur PSB).

Penerimaan siswa baru yang terkesan main pintu belakang itu harus menjadi perhatian serius bagi penegak hukum, dengan cara menurunkan tim untuk mengusut kasus tersebut.

Penegak hukum perlu bekerja keras untuk membongkar penerimaan siswa baru yang diduga banyak terjadi penyimpangan dan kurang terbuka kepada masyarakat, kata Pedastaren.

Selanjutnya, dia mengatakan, dalam penerimaan murid baru di sejumlah SMA di Kota Medan yang syarat dengan ketimpangan itu, juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD Sumut. Ini artinya masalah pendidikan tersebut termasuk skala prioritas.

Bahkan, katanya, Komisi E DPRD Sumut juga telah melakukan inpeksi mendadak ke sejumlah SMA yang diduga menerima siswa secara tidak jelas dan tidak melalui penyeleksian.

Cara-cara yang seperti ini jelas akan merusak dunia pendidikan dan termasuk melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kata Pedastaren.

Sebelumnya, Komisi E DPRD Sumut menemukan masing-masing dua lokal siluman di SMA Negeri 4 Medan dan SMA Negeri 2 Medan.

Selain itu, pada inspeksi mendadak tanggal 21 September juga menemukan hal yang sama di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5.

Di SMA Negeri 4 Medan, jumlah siswa yang menempati lokal siluman itu mencapai 90 orang. Siswa itu mulai efektif masuk belajar tanggal 13 September.

Melalui penambahan dua lokal siluman itu, siswa SMA Negeri 4 tahun angkatan tahun ini menjadi sekitar 370 orang, yang terdiri atas 280 orang jalur PSB dan 90 jalur lokal siluman.................

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/10/06144511/KKN.Penerimaan.Siswa.Baru.Harus.Diusut
 
More Korupsi & Isu Keuangan Berita
. Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
. Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
. Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
. DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
. Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
. Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
. Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
. Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
. Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
. Jadi Tersangka Kasus Rosa, Purek UNJ Diperiksa
 KORUPSI & ISU KEUANGAN
Penindakan Hukum Kasus Korupsi Pendidikan Lemah
Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
Ini Wilayah Rawan Korupsi Anggaran Pendidikan
Anggaran Pendidikan Naik, Potensi Korupsi Besar
ICW: Dana BOS 2012 Masih Rawan Bocor
Jadi Tersangka Kasus Rosa, Purek UNJ Diperiksa
Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS
ICW: Kemdiknas Harus Ubah Kebijakan BOS
Parah, 6 dari 10 Sekolah Tilap Dana BOS!
ICW Serahkan Audit BPK ke Kemdiknas
Tiga Pejabat DKI Disamakan dengan Gayus
ICW: Ah, Temuan BPK Masih Terlalu Kecil!
Akhirnya, Kadisdik Akui Ada Pelanggaran
Maaf, Pengembalian Tak Hapuskan Tuntutan
ICW: Rp 5,7 miliar, Angka yang Fantastis
DAK Rp 2,2 Triliun di Kemdiknas Raib!
Kasus Dugaan Korupsi RSBI
Edan, Koruptor Kok Nyaman di Penjara?
Indonesia Terkorup di Asia Pasifik
Koruptor Indonesia Banyak Bersembunyi di Singapura
KPK, PLN Bicara Korupsi Pelayanan Publik
Kini KPK Punya 5 Pilot Berpengalaman
Korupsi di Bank Century Sistematis
Republik Koruptor
Tujuh Perguruan Tinggi Desak Presiden Hentikan Kriminalisasi KPK
Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala
Tersangka Korupsi Pingsan saat akan Ditahan
ICW Tolak Hendarman Supandji Jadi Jaksa Agung Lagi
Koalisi LSM Tolak Pengesahan RUU Tipikor
Investigation of Corruption at Indonesia Embassy Supported
Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar
Rapornya Merah, Mendiknas Tak Layak Dipertahankan!
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun
Pembangunan Jalan Nasional Berpotensi Korupsi
Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar
Korupsi Dana Pendidikan, dari Dinas hingga Sekolah
Penindakan Korupsi di Sektor Pendidikan Payah, Sangat Rendah!
Waduh...60 Persen Sekolah Tilap Dana BOS!
Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor Sebaiknya Dihentikan
ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya
KPK Luncurkan Sistem Pelaporan Online
Kabinet Mendatang Harus Komit Berantas Korupsi
Pembentukan Pengadilan Tipikor Harus Bertahap
Panja Minta Hakim Tipikor Fokus Tangani Korupsi
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Ditahan
Minim Pelaporan Korupsi oleh Pengawas Internal
Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum
KPK Tahan Mantan Pejabat Dephub
80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya 'Visa on Arrival'
Dana Rp 10 M Diduga Dibagikan ke Para Pejabat
Kasus Alih Fungsi Tanjung Api Api : Uang Hasil Korupsi Lenyap di DPR
KPK Tangkap Mantan Direktur Bank Jabar
Pemerintah Dinilai belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi
Wali Kota Manado Dituntut Sembilan Tahun
KPK Jalin Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan Australia
100 Kasus Salah Gunakan Nama KPK
Korupsi Proyek Dermaga di Indonesia Timur
Korupsi di Cilacap Rugikan Negara Rp 6,8 Miliar
ICW Laporkan Hari Sabarno ke KPK
KPK Periksa Mendagri Terkait Kasus Dugaan Korupsi
 Saran Isu Korupsi Online