Pendidikan Nade EasyTujuan PendidikanMetodologi PendidikanGuru BermutuPendidikan Network IndonesiaMajalah Teknologi IndonesiaTeknologi Tepat Guna
Kalau koruptor mencuri uang dan kekayaan kita, dan kita diam saja, salah sendiri. Tetapi malu, malu, malu kita kalau kita diam sambil melihat mereka mencuri masa depan anak-anak kita juga!
PojokAntiKorupsi.Com
Korupsi Berjalan Lancar : Ribuan Sekolah Rusak
 
 Home: Jaringan Kita
 Database Pendidikan
 Berita dan Artikel Baru
 Kenalkan Musuh Negara
  

Kenal Musuh Anda

  
 Sekolah Rusak & Ambruk
  
Sekolah Ambruk : Korupsi?

  
 Kesehatan & Kemiskinan
  
Korupsi & Kemiskinan

  
 Berita InfoKorupsi.Com
  
Berita di InfoKorupsi.Com

  
 Apa Pemerintah Serius?
  
Ikut Kegiatan Kami

  
 Seorang Aktivis HAM
  


Selamat Jalan Pak Munir!


  
 Cari Informasi Korupsi
  
  
Search Pendidikan Network
 
powered by FreeFind

  
 Link-Link Khusus
  



Aspirasi Pendidikan Kita
Aspirasi Kita


  
 E-Mail Pendidikan Gratis
  

Nama:
Panggilan:

Nama@Pendidikan.zzn.com

Login:
Password:

Nama@Pendidikan.zzn.com

  
 Mengenal Kami
 100 Kunjungan Terakhir
 
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun
By admin
Tuesday, September 15, 2009 15:23:00 Clicks: 1010 Send to a friend Print Version
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun

Selasa, 15 September 2009 15:23 WIB
Penulis : Ririn Radiawati Kusumua

JAKARTA-MI: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan sebesar Rp33,56 triliun dalam 491 Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I/2009. Dari temuan tersebut, di antaranya adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan seniali Rp28,49 triliun.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari nilai temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp525,32 miliar. BPK juga mencatat, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, kerugian negara pada semester I/2009 sebanyak Rp4,5 triliun, US$46,9 juta dan sejumlah valuta asing lainnya.

Tingkat penyelesaiannya sampai saat ini sudah mencapai hampir 40 persen atau senilai Rp1,14 triliun dan US$40,7 juta, kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut data BPK, total kerugian keuangan negara hingga semester I/2009 total temuan BPK mencapai 62 ribu senilai Rp3.000 triliun dengan jumlah rekomendasi 112 ribu senilai Rp2.000 triliun. Dari jumlah itu, 49 ribu rekomendasi senilai Rp1.285 triliun telah dan masih ditindaklanjuti. Sisanya sebanyak 41 ribu rekomendasi senilai Rp313 triliun belum ditindaklanjuti.

Selain temuan kerugian negara, BPK juga menyebutkan tentang temuan yang berindikasi unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang. Sampai dengan Semester I/2009, BPK telah menemukan sebanyak 223 kasus senilai Rp 30,5 triliun dan US$ 470 juta. Dari 223 kasus tersebut, yang telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) sebanyak 132 kasus (59 persen), dalam proses peradilan sebanyak 20 kasus (9 persen), penyidikan 15 kasus (7 persen), dan penuntutan 8 kasus (4 persen), putusan 37 kasus (17 persen), dihentikan 10 kasus (4 persen), dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau KPK sebanyak 42 kasus (18 persen).

Sementara untuk periode Januari hingga Juni 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi unsur pidana yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebanyak 19 kasus senilai Rp 340 miliar dan US$ 94,6 ribu. Sebanyak 8 kasus senilai Rp 92 miliar telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan 11 kasus senilai Rp 248 miliar dan US$ 94,6 ribu diserahkan kepada KPK.

Jenis pemeriksaan BPK pada IHPS I/2009 meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Total objek pemeriksaan keuangan mencapai 491 entitas terdiri dari 382 objek pemeriksaan keuangan yang mencakup pemeriksaan neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rincian neraca terdiri dari aset Rp2.400 triliun, kewajiban Rp1.700 triliun, dan ekuitas senilai Rp761 triliun. Sedang LRA terdiri dari pendapatan Rp1.212 triliun dan belanja/biaya Rp1.219 triliun.

Anwar mengungkapkan, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara diidentifikasi dari Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK yang mencakup 103 objek pemeriksaan senilai Rp136,63 triliun. Rinciannya, 46 objek pemeriksaan di pusat, 36 objek di daerah, 16 objek pemeriksaan BUMN, dan 5 objek di BUMD. (RR/OL-7)

Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/09/09/95817/
23/2/BPK_Temukan_Potensi_Kerugian_Negara_Rp335_Triliun
 
More Korupsi & Isu Keuangan Berita
. Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
. Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
. Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
. DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
. Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
. KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
. Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
. Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
. Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
. Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
 KORUPSI & ISU KEUANGAN
Penindakan Hukum Kasus Korupsi Pendidikan Lemah
Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
Ini Wilayah Rawan Korupsi Anggaran Pendidikan
Anggaran Pendidikan Naik, Potensi Korupsi Besar
ICW: Dana BOS 2012 Masih Rawan Bocor
Jadi Tersangka Kasus Rosa, Purek UNJ Diperiksa
Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS
ICW: Kemdiknas Harus Ubah Kebijakan BOS
Parah, 6 dari 10 Sekolah Tilap Dana BOS!
ICW Serahkan Audit BPK ke Kemdiknas
Tiga Pejabat DKI Disamakan dengan Gayus
ICW: Ah, Temuan BPK Masih Terlalu Kecil!
Akhirnya, Kadisdik Akui Ada Pelanggaran
Maaf, Pengembalian Tak Hapuskan Tuntutan
ICW: Rp 5,7 miliar, Angka yang Fantastis
DAK Rp 2,2 Triliun di Kemdiknas Raib!
Kasus Dugaan Korupsi RSBI
Edan, Koruptor Kok Nyaman di Penjara?
Indonesia Terkorup di Asia Pasifik
Koruptor Indonesia Banyak Bersembunyi di Singapura
KPK, PLN Bicara Korupsi Pelayanan Publik
Kini KPK Punya 5 Pilot Berpengalaman
Korupsi di Bank Century Sistematis
Republik Koruptor
Tujuh Perguruan Tinggi Desak Presiden Hentikan Kriminalisasi KPK
Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala
Tersangka Korupsi Pingsan saat akan Ditahan
ICW Tolak Hendarman Supandji Jadi Jaksa Agung Lagi
Koalisi LSM Tolak Pengesahan RUU Tipikor
Investigation of Corruption at Indonesia Embassy Supported
Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar
Rapornya Merah, Mendiknas Tak Layak Dipertahankan!
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun
Pembangunan Jalan Nasional Berpotensi Korupsi
Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar
Korupsi Dana Pendidikan, dari Dinas hingga Sekolah
Penindakan Korupsi di Sektor Pendidikan Payah, Sangat Rendah!
Waduh...60 Persen Sekolah Tilap Dana BOS!
Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor Sebaiknya Dihentikan
ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya
KPK Luncurkan Sistem Pelaporan Online
Kabinet Mendatang Harus Komit Berantas Korupsi
Pembentukan Pengadilan Tipikor Harus Bertahap
Panja Minta Hakim Tipikor Fokus Tangani Korupsi
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Ditahan
Minim Pelaporan Korupsi oleh Pengawas Internal
Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum
KPK Tahan Mantan Pejabat Dephub
80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya 'Visa on Arrival'
Dana Rp 10 M Diduga Dibagikan ke Para Pejabat
Kasus Alih Fungsi Tanjung Api Api : Uang Hasil Korupsi Lenyap di DPR
KPK Tangkap Mantan Direktur Bank Jabar
Pemerintah Dinilai belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi
Wali Kota Manado Dituntut Sembilan Tahun
KPK Jalin Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan Australia
100 Kasus Salah Gunakan Nama KPK
Korupsi Proyek Dermaga di Indonesia Timur
Korupsi di Cilacap Rugikan Negara Rp 6,8 Miliar
ICW Laporkan Hari Sabarno ke KPK
KPK Periksa Mendagri Terkait Kasus Dugaan Korupsi
 Saran Isu Korupsi Online