Pendidikan Nade EasyTujuan PendidikanMetodologi PendidikanGuru BermutuPendidikan Network IndonesiaMajalah Teknologi IndonesiaTeknologi Tepat Guna
Kalau koruptor mencuri uang dan kekayaan kita, dan kita diam saja, salah sendiri. Tetapi malu, malu, malu kita kalau kita diam sambil melihat mereka mencuri masa depan anak-anak kita juga!
PojokAntiKorupsi.Com
Korupsi Berjalan Lancar : Ribuan Sekolah Rusak
 
 Home: Jaringan Kita
 Database Pendidikan
 Berita dan Artikel Baru
 Kenalkan Musuh Negara
  

Kenal Musuh Anda

  
 Sekolah Rusak & Ambruk
  
Sekolah Ambruk : Korupsi?

  
 Kesehatan & Kemiskinan
  
Korupsi & Kemiskinan

  
 Berita InfoKorupsi.Com
  
Berita di InfoKorupsi.Com

  
 Apa Pemerintah Serius?
  
Ikut Kegiatan Kami

  
 Seorang Aktivis HAM
  


Selamat Jalan Pak Munir!


  
 Cari Informasi Korupsi
  
  
Search Pendidikan Network
 
powered by FreeFind

  
 Link-Link Khusus
  



Aspirasi Pendidikan Kita
Aspirasi Kita


  
 E-Mail Pendidikan Gratis
  

Nama:
Panggilan:

Nama@Pendidikan.zzn.com

Login:
Password:

Nama@Pendidikan.zzn.com

  
 Mengenal Kami
 100 Kunjungan Terakhir
 
Kabinet Mendatang Harus Komit Berantas Korupsi
By admin
Saturday, August 29, 2009 18:17:00 Clicks: 654 Send to a friend Print Version
Kabinet Mendatang Harus Komit Berantas Korupsi

29 Agustus 2009 18:17 WIB

MEDAN--MI: Sosiolog Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Badaruddin MA berpendapat menteri kabinet Presiden terpilih periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono harus benar-benar bersih dan tetap komit dalam pemberantasan korupsi.

Orang yang diangkat jadi menteri itu harus dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan bertanggung jawab penuh pada Presiden, katanya di Medan, Sabtu (29/8).

Pendapat tersebut dikemukakan ahli ilmu sosial kemasyarakatan itu ketika diminta komentarnya mengenai rencana penyusunan kabinet menteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pemerintahan lima tahun mendatang.

Badaruddin mengatakan, dengan mengangkat menteri yang diharapkan mampu memberantas korupsi itu, maka departemen yang dipimpin oleh menteri itu akan terbebas dari korupsi atau kebocoran keuangan negara.

Kebocoran yang terjadi dalam penggunaan keuangan negara dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan rakyat terus menjadi miskin, katanya.

Untuk itu, diharapkan Presiden Yudhoyono memilih menteri-menteri yang terbaik, apakah menteri tersebut berasal dari partai politik (parpol) maupun dari kalangan profesional. Presiden Yudhoyono perlu selektif untuk menjaring para menteri tersebut dan jangan sampai salah pilih, karena hal ini nantinya akan menimbulkan tidak berjalannya roda pemerintahan.

Kesalahan mengangkat para menteri, ujar badaruddin,dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran bagi pemerintahan yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Menteri kabinet pemerintahan lima tahun mendatang harus lebih baik dari menteri kabinet sebelumnya, kata Badaruddin yang juga Gurubesar FISIP USU. (Ant/OL-01)

Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/08/08/93038
/3/1/Kabinet_Mendatang_Harus_Komit_Berantas_Korupsi
 
More Korupsi & Isu Keuangan Berita
. Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
. Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
. Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
. DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
. Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
. KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
. Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
. Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
. Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
. Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
 KORUPSI & ISU KEUANGAN
Penindakan Hukum Kasus Korupsi Pendidikan Lemah
Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
Ini Wilayah Rawan Korupsi Anggaran Pendidikan
Anggaran Pendidikan Naik, Potensi Korupsi Besar
ICW: Dana BOS 2012 Masih Rawan Bocor
Jadi Tersangka Kasus Rosa, Purek UNJ Diperiksa
Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS
ICW: Kemdiknas Harus Ubah Kebijakan BOS
Parah, 6 dari 10 Sekolah Tilap Dana BOS!
ICW Serahkan Audit BPK ke Kemdiknas
Tiga Pejabat DKI Disamakan dengan Gayus
ICW: Ah, Temuan BPK Masih Terlalu Kecil!
Akhirnya, Kadisdik Akui Ada Pelanggaran
Maaf, Pengembalian Tak Hapuskan Tuntutan
ICW: Rp 5,7 miliar, Angka yang Fantastis
DAK Rp 2,2 Triliun di Kemdiknas Raib!
Kasus Dugaan Korupsi RSBI
Edan, Koruptor Kok Nyaman di Penjara?
Indonesia Terkorup di Asia Pasifik
Koruptor Indonesia Banyak Bersembunyi di Singapura
KPK, PLN Bicara Korupsi Pelayanan Publik
Kini KPK Punya 5 Pilot Berpengalaman
Korupsi di Bank Century Sistematis
Republik Koruptor
Tujuh Perguruan Tinggi Desak Presiden Hentikan Kriminalisasi KPK
Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala
Tersangka Korupsi Pingsan saat akan Ditahan
ICW Tolak Hendarman Supandji Jadi Jaksa Agung Lagi
Koalisi LSM Tolak Pengesahan RUU Tipikor
Investigation of Corruption at Indonesia Embassy Supported
Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar
Rapornya Merah, Mendiknas Tak Layak Dipertahankan!
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun
Pembangunan Jalan Nasional Berpotensi Korupsi
Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar
Korupsi Dana Pendidikan, dari Dinas hingga Sekolah
Penindakan Korupsi di Sektor Pendidikan Payah, Sangat Rendah!
Waduh...60 Persen Sekolah Tilap Dana BOS!
Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor Sebaiknya Dihentikan
ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya
KPK Luncurkan Sistem Pelaporan Online
Kabinet Mendatang Harus Komit Berantas Korupsi
Pembentukan Pengadilan Tipikor Harus Bertahap
Panja Minta Hakim Tipikor Fokus Tangani Korupsi
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Ditahan
Minim Pelaporan Korupsi oleh Pengawas Internal
Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum
KPK Tahan Mantan Pejabat Dephub
80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya 'Visa on Arrival'
Dana Rp 10 M Diduga Dibagikan ke Para Pejabat
Kasus Alih Fungsi Tanjung Api Api : Uang Hasil Korupsi Lenyap di DPR
KPK Tangkap Mantan Direktur Bank Jabar
Pemerintah Dinilai belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi
Wali Kota Manado Dituntut Sembilan Tahun
KPK Jalin Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan Australia
100 Kasus Salah Gunakan Nama KPK
Korupsi Proyek Dermaga di Indonesia Timur
Korupsi di Cilacap Rugikan Negara Rp 6,8 Miliar
ICW Laporkan Hari Sabarno ke KPK
KPK Periksa Mendagri Terkait Kasus Dugaan Korupsi
 Saran Isu Korupsi Online