Pendidikan Nade EasyTujuan PendidikanMetodologi PendidikanGuru BermutuPendidikan Network IndonesiaMajalah Teknologi IndonesiaTeknologi Tepat Guna
Kalau koruptor mencuri uang dan kekayaan kita, dan kita diam saja, salah sendiri. Tetapi malu, malu, malu kita kalau kita diam sambil melihat mereka mencuri masa depan anak-anak kita juga!
PojokAntiKorupsi.Com
Korupsi Berjalan Lancar : Ribuan Sekolah Rusak
 
 Home: Jaringan Kita
 Database Pendidikan
 Berita dan Artikel Baru
 Kenalkan Musuh Negara
  

Kenal Musuh Anda

  
 Sekolah Rusak & Ambruk
  
Sekolah Ambruk : Korupsi?

  
 Kesehatan & Kemiskinan
  
Korupsi & Kemiskinan

  
 Berita InfoKorupsi.Com
  
Berita di InfoKorupsi.Com

  
 Apa Pemerintah Serius?
  
Ikut Kegiatan Kami

  
 Seorang Aktivis HAM
  


Selamat Jalan Pak Munir!


  
 Cari Informasi Korupsi
  
  
Search Pendidikan Network
 
powered by FreeFind

  
 Link-Link Khusus
  



Aspirasi Pendidikan Kita
Aspirasi Kita


  
 E-Mail Pendidikan Gratis
  

Nama:
Panggilan:

Nama@Pendidikan.zzn.com

Login:
Password:

Nama@Pendidikan.zzn.com

  
 Mengenal Kami
 100 Kunjungan Terakhir
 
Dana Rp 10 M Diduga Dibagikan ke Para Pejabat
By admin
Friday, July 31, 2009 17:01:00 Clicks: 928 Send to a friend Print Version
Dana Rp 10 M Diduga Dibagikan ke Para Pejabat

Jumat, 31 Juli 2009 | 17:01 WIB

BANYUMAS, KOMPAS.com - Tidak hanya pejabat di tingkat kabupaten dan kecamatan yang menikmati dana korupsi proyek sistem informasi dan manajemen pemerintahan desa (Simpemdes) Cilacap senilai total 13 miliar. Pejabat tingkat desa pun menerima dana yang bersumber dari anggaran dana alokasi desa (ADD) APBN 2008 itu. Dari dana proyek Rp 13 miliar, sebesar Rp 10 miliar dibagi-bagi kepada para pejabat tersebut.

Kepala Subbagian Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Banyumas, Komisaris Syarif Rahman, Jumat (31/7), mengungkapkan, ada ratusan pejabat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa yang menerima dana tersebut. Besarnya dana korupsi yang diterima bervariasi, mulai dari Rp 1 miliar untuk satu orang pejabat top eksekutif dan legislatif, hingga Rp 2,5 juta untuk kepala desa.

Untuk pejabat tingkat kecamatan menerima antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, tergantung jumlah desa yang dimilikinya. Keterangan itu kami peroleh dari Dangir Mulyadi (mantan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Cilacap) yang telah kami periksa, ujar Syarif.

Dana yang dibagi-bagikan untuk pejabat tersebut seharusnya dialokasikan untuk pengadaan perangkat komputer dan informasi lainnya untuk proyek Simpemdes. Semula dana itu diperuntukkan bagi pembangunan desa. Ini sangat memalukan dan akan kita usut sampai tuntas, tandas dia.

Saat ini, Polwil Banyumas masih terus memburu sejumlah aktor intelektual kasus ini. Para aktor intelektual tersebut menerima masing-masing Rp 1 miliar. Dalam pemeriksaan, Dangir menyebut tiga pejabat utama yang menerima dana Rp 1 miliar. Namun, Syarif belum bersedia mengungkapkannya.

Dari hasil pemeriksaan terakhir, Syarif mengatakan, semua camat (24 camat) dan kepala desa (284 kades) di Cilacap bisa menjadi tersangka kasus korupsi Dana ADD. Khusus untuk kades, Polwil sejauh ini melihatnya masih sebatas korban dalam perkara tersebut. Namun, apabila mereka tak kooperatif dan tak memberikan keterangan sejujur-jujurnya, tak tertutup kemungkinan dijadikan tersangka, katanya.

Jumlah dana desa Cilacap yang dibagi-bagi kepada para pejabat dapat mencapai Rp 10 miliar rupiah. Sebab, dari sekitar Rp 13 miliar dana yang dialokasikan untuk Simpemedes, hanya Rp 3 miliar yang dibelanjakan untuk 300 unit komputer, yang harga per unitnya tak lebih dari Rp 10 juta.

Baik Dangir maupun Suyatmo juga mengakui ikut menerima bagian uang proyek Simpemdes ini. Dangir Mulyadi mengaku menerima bagian uang sebesar Rp 150 juta, sedangka dan Suyatmo Rp 125 juta. Uang korupsi dari dua orang ini sudah dikembalikan ke polisi sebagai barang bukti.

Sejak kemarin hingga hari ini, para camat dan kades beramai-ramai ke kantor Polwil Banyumas mengembalikan uang dan satu unit komputer yang diterimanya. Mereka ketakutan setelah polisi mengancam mereka akan ditahan jika masih tidak kooperatif dalam penyidikan kasus tersebut.

Sumber: Kompas.Com
http://regional.kompas.com/read/xml/2009/07/31/
1701231/Dana.Rp.10.M.Diduga.Dibagikan.ke.Para.Pejabat..
 
More Korupsi & Isu Keuangan Berita
. Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
. Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
. Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
. DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
. Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
. KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
. Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
. Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
. Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
. Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
 KORUPSI & ISU KEUANGAN
Penindakan Hukum Kasus Korupsi Pendidikan Lemah
Modus Korupsi di Dunia Pendidikan Tidak Berubah
Ini Wilayah Rawan Korupsi Anggaran Pendidikan
Anggaran Pendidikan Naik, Potensi Korupsi Besar
ICW: Dana BOS 2012 Masih Rawan Bocor
Jadi Tersangka Kasus Rosa, Purek UNJ Diperiksa
Sosialisasi Antikorupsi : Kampanye 'Berani Jujur Hebat' Merambah Sekolah
Baru Setahun Direnovasi, Sekolah Di Jakbar Ambruk
Kepsek Diduga Gelapkan Bantuan Siswa Miskin
Antikorupsi Akan Jadi Mata Kuliah Wajib
KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut
Korupsi Kemendiknas, Polisi Bidik Satu Tersangka
Kemdiknas : Cara Pejabat Korupsi Lewat Buku
Siapa Lagi yang Terlibat di Kemdiknas?
DUGAAN KORUPSI KEMDIKNAS : ICW: Tak Mungkin Tak Ada Korupsi!
Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS
ICW: Kemdiknas Harus Ubah Kebijakan BOS
Parah, 6 dari 10 Sekolah Tilap Dana BOS!
ICW Serahkan Audit BPK ke Kemdiknas
Tiga Pejabat DKI Disamakan dengan Gayus
ICW: Ah, Temuan BPK Masih Terlalu Kecil!
Akhirnya, Kadisdik Akui Ada Pelanggaran
Maaf, Pengembalian Tak Hapuskan Tuntutan
ICW: Rp 5,7 miliar, Angka yang Fantastis
DAK Rp 2,2 Triliun di Kemdiknas Raib!
Kasus Dugaan Korupsi RSBI
Edan, Koruptor Kok Nyaman di Penjara?
Indonesia Terkorup di Asia Pasifik
Koruptor Indonesia Banyak Bersembunyi di Singapura
KPK, PLN Bicara Korupsi Pelayanan Publik
Kini KPK Punya 5 Pilot Berpengalaman
Korupsi di Bank Century Sistematis
Republik Koruptor
Tujuh Perguruan Tinggi Desak Presiden Hentikan Kriminalisasi KPK
Mengapa Banyak Kasus Korupsi Melibatkan Lelaki?
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Rp1,7 Miliar di PDAM Barito Kuala
Tersangka Korupsi Pingsan saat akan Ditahan
ICW Tolak Hendarman Supandji Jadi Jaksa Agung Lagi
Koalisi LSM Tolak Pengesahan RUU Tipikor
Investigation of Corruption at Indonesia Embassy Supported
Korupsi Pengadaan Barang di Depdiknas Rp 20 Miliar
Rapornya Merah, Mendiknas Tak Layak Dipertahankan!
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp33,5 Triliun
Pembangunan Jalan Nasional Berpotensi Korupsi
Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar
Korupsi Dana Pendidikan, dari Dinas hingga Sekolah
Penindakan Korupsi di Sektor Pendidikan Payah, Sangat Rendah!
Waduh...60 Persen Sekolah Tilap Dana BOS!
Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor Sebaiknya Dihentikan
ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya
KPK Luncurkan Sistem Pelaporan Online
Kabinet Mendatang Harus Komit Berantas Korupsi
Pembentukan Pengadilan Tipikor Harus Bertahap
Panja Minta Hakim Tipikor Fokus Tangani Korupsi
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Ditahan
Minim Pelaporan Korupsi oleh Pengawas Internal
Sebanyak 68,9 persen Kasus Korupsi Divonis Bebas oleh Pengadilan Umum
KPK Tahan Mantan Pejabat Dephub
80 Pegawai Imigrasi Tilep Biaya 'Visa on Arrival'
Dana Rp 10 M Diduga Dibagikan ke Para Pejabat
Kasus Alih Fungsi Tanjung Api Api : Uang Hasil Korupsi Lenyap di DPR
KPK Tangkap Mantan Direktur Bank Jabar
Pemerintah Dinilai belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi
Wali Kota Manado Dituntut Sembilan Tahun
KPK Jalin Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan Australia
100 Kasus Salah Gunakan Nama KPK
Korupsi Proyek Dermaga di Indonesia Timur
Korupsi di Cilacap Rugikan Negara Rp 6,8 Miliar
ICW Laporkan Hari Sabarno ke KPK
KPK Periksa Mendagri Terkait Kasus Dugaan Korupsi
 Saran Isu Korupsi Online